Korupsi Anggaran Negara Di DPRRI Sistemmatis

Korupsi Anggaran Negara di DPR Sistematis

Penulis : Ruhut Ambarita



JAKARTA – "kba.GALAKnews"

Perampokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Badan Anggaran DPR dilakukan oleh seluruh partai atau sembilan partai yang ada di DPR. Korupsi anggaran negara di DPR dinilai sudah sistematis.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, pembahasan terkait penggunaan anggaran negara di Badan Anggaran DPR bermasalah karena tidak transparan dan terkontrol. Badan Anggaran DPR dinilainya bobrok. Banyak uang negara yang dianggarkan ganda di kementerian atau lembaga negara.

"Di Badan Anggaran itu ada sembilan partai. Saya meyakini semua partai itu bobrok," kata Roy dalam diskusi bertajuk "Hitam-Putih Banggar" di Jakarta, Rabu (10/8). Berdasarkan data IBC, dari 58 anggota DPR yang diduga terlibat kasus korupsi, sebagian besar adalah anggota Badan Anggaran.

Tidak hanya di Badan Anggaran DPR, lanjut Roy, kebocoran anggaran negara juga tidak terlepas dari proses mekanisme perencanaan anggaran yang bermasalah di kementerian dan lembaga negara.

"Ini sebuah sistem yang masih bermasalah. Politik anggaran yang tidak sehat yang menimbulkan masalah," ujarnya.

Roy mengatakan, perencanaan berbagai riset partisipasi sasaran atau masyarakat itu sangat lemah. Masyarakat yang menjadi sasaran anggaran tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat oleh pemerintah. "Hal seperti ini kan berarti perencanaan awal korupsi anggaran sudah sistemik terjadi," katanya.

Roy mengatakan, pembentukan Panitia Kerja Mafia Anggaran di DPR sangat mendesak untuk menutup kebocoran dari sistem anggaran negara yang selama ini banyak terjadi. Ia mengatakan terdapat banyak celah yang dimanfaatkan mafia anggaran mengeruk keuntungan dari APBN.

Sejauh ini, kata Roy, modus yang paling banyak dilakukan mafia anggaran adalah dengan cara menyuap dan menerima gratifikasi. "Memberi fee pada proyek adalah bagian dari penyuapan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Denny Kailimang mengatakan, partainya ikut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perampokan uang negara yang terjadi di Badan Anggaran, terutama yang dilakukan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Denny mengatakan, bila Nazaruddin membongkar praktik mafia anggaran di DPR, ia meyakini akan ada lagi pelaku yang terseret, terutama dari Badan Anggaran DPR, terkait perampokan uang anggaran negara di DPR. sumber harian sinar harapan-//kba.ajiinews//galaknews//morassdi//