Pemerintah diminta naikkan cukai rokok
Oleh Bambang Priyo Jatmiko
Jakarta-"kba.ganas"
Pemerintah diminta untuk menaikkan cukai rokok sebesar 13%-15% pada 2012, dari rata-rata sebesar 5% selama ini.
Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan sistem cukai, karena yang berlaku selama ini terlalu rumit dan berpotensi terjadi penyimpangan oleh perusahaan rokok besar.
Peneliti dari Lembaga Demografi UI Abdillah Ahsan menuturkan pemerintah harus menaikkan cukai rokok dengan besaran yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Untuk pertumbuhan ekonomi, kami memasang 7% dan inflasi 6%. Dengan demikian, pemerintah harus bisa mematok cukai sebesar 13% hingga 15% pada 2012," ujarnya hari ini.
Menurut Abdillah, dengan cara itu pemerintah bisa mengendalikan dampak rokok. Pasalnya, dengan mematok kenaikan sebesar 5%, tidak ada upaya yang serius dari pemerintah untuk mengurani dampak tersebut.
"Tujuan cukai kan untuk mengurangi dampak rokok, dan dengan mematok kenaikan cukai sebesar 5%-6% seperti selama ini, harga rokok tetap murah," lanjutnya.
Kenaikan cukai rokok sebesar 13% hingga 15% akan diajukan Lembaga Demografi UI kepada pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, pemerintah berencana kembali menaikkan cukai rokok pada tahun depan guna meningkatkan pendapatan negara.//source-bisnis.com (tw)-//kba.ajiinews//ganas//ras//
Jumat, 19 Agustus 2011
Minggu, 14 Agustus 2011
Gelombang Tinggi Berbahaya Untu Pelayaran
Gelombang Hambat Perayaan Kemerdekaan Di Pulau Terluar
Ambon-"kba.GANAS"
Gelombang tinggi berkisar tiga hingga lima meter yang terjadi di laut Aru, provinsi Maluku, menghambat rencana perayaan HUT Proklamasi RI ke- 66 di salah satu dari delapan pulau terluar disana yang berbatasan dengan Australia.
Ketua Bappeda Kepulauan Aru, Arens Uniplaitta ketika dikonfirmasi ke Dobo, ibu kota kabupaten setempat, Senin (15/8), mengatakan, gelombang tinggi tersebut berbahaya untuk pelayaran sehingga rencana perayaan detik-detik Proklamasi tidak bisa dipusatkan di pulau terluar tersebut.
Kepulauan Aru memiliki delapan buah pulau terluar yang berbatasan dengan Australia. Pulau tersebut adalah Enu, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang dan Batu Goyang.
Arens mengatakan waktu tempuh pelayaran ke delapan buah pulau terluar dengan memanfaatkan kapal cepat (speedboat) dari Dobo berkisar lima- delapan jam. "Jadi risiko relatif tinggi bila berlayar dengan kondisi gelombang tinggi tersebut untuk mengunjungi pulau terluar," ujarnya.
Arens memastikan Pemkab Kepulauan Aru serius memperhatikan delapan buah pulau terluar yang memiliki potensi sumber daya alam bernilai ekonomis seperti kelautan dan perikanan serta migas.
"Kami saat ini mulai merealisasikan hasil Rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan (P2DP) di Dobo pada 29 Maret - 1 April 2011 dengan memanfaatkan program dari 18 kementerian dan lembaga yang menghadiri kegiatan tersebut," katanya.
Dicontohkan Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL) memfasilitasi pengoperasian" rumah pintar "di Dobo dalam rangka pembinaan karakter dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut dengan memberikan dana Rp500 juta.
Begitupun Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru, dipercaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Kemah Wilayah Perbatasan (Kawasan) dijadwalkan pada Oktober 2012.
Selain itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantu kapal cepat berbobot 500 gross tonage (gt) untuk memperlancar pemasaran produksi masyarakat pada 2012. "Jadi diupayakan membuka keterisolisasian daerah karena keterbatasan transportasi laut untuk menjangkau 187 buah pulau dengan penduduk 86.636 jiwa," uja Arens Uniplaitta.
Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku memperingatkan gelombang pada 14 - 17 Agustus 2011 diperkirakan berkisar tiga sampai meter di diperkirakan terjadi laut Aru - laut Arafura - laut Banda - laut Buru - perairan Kepulauan Tanimbar.source(Ant)-//kba.ajiinews//ganas//galaknews//morassdi//
Ambon-"kba.GANAS"
Gelombang tinggi berkisar tiga hingga lima meter yang terjadi di laut Aru, provinsi Maluku, menghambat rencana perayaan HUT Proklamasi RI ke- 66 di salah satu dari delapan pulau terluar disana yang berbatasan dengan Australia.
Ketua Bappeda Kepulauan Aru, Arens Uniplaitta ketika dikonfirmasi ke Dobo, ibu kota kabupaten setempat, Senin (15/8), mengatakan, gelombang tinggi tersebut berbahaya untuk pelayaran sehingga rencana perayaan detik-detik Proklamasi tidak bisa dipusatkan di pulau terluar tersebut.
Kepulauan Aru memiliki delapan buah pulau terluar yang berbatasan dengan Australia. Pulau tersebut adalah Enu, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang dan Batu Goyang.
Arens mengatakan waktu tempuh pelayaran ke delapan buah pulau terluar dengan memanfaatkan kapal cepat (speedboat) dari Dobo berkisar lima- delapan jam. "Jadi risiko relatif tinggi bila berlayar dengan kondisi gelombang tinggi tersebut untuk mengunjungi pulau terluar," ujarnya.
Arens memastikan Pemkab Kepulauan Aru serius memperhatikan delapan buah pulau terluar yang memiliki potensi sumber daya alam bernilai ekonomis seperti kelautan dan perikanan serta migas.
"Kami saat ini mulai merealisasikan hasil Rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan (P2DP) di Dobo pada 29 Maret - 1 April 2011 dengan memanfaatkan program dari 18 kementerian dan lembaga yang menghadiri kegiatan tersebut," katanya.
Dicontohkan Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL) memfasilitasi pengoperasian" rumah pintar "di Dobo dalam rangka pembinaan karakter dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut dengan memberikan dana Rp500 juta.
Begitupun Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru, dipercaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Kemah Wilayah Perbatasan (Kawasan) dijadwalkan pada Oktober 2012.
Selain itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantu kapal cepat berbobot 500 gross tonage (gt) untuk memperlancar pemasaran produksi masyarakat pada 2012. "Jadi diupayakan membuka keterisolisasian daerah karena keterbatasan transportasi laut untuk menjangkau 187 buah pulau dengan penduduk 86.636 jiwa," uja Arens Uniplaitta.
Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku memperingatkan gelombang pada 14 - 17 Agustus 2011 diperkirakan berkisar tiga sampai meter di diperkirakan terjadi laut Aru - laut Arafura - laut Banda - laut Buru - perairan Kepulauan Tanimbar.source(Ant)-//kba.ajiinews//ganas//galaknews//morassdi//
Kamis, 11 Agustus 2011
Korupsi Anggaran Negara Di DPRRI Sistemmatis
Korupsi Anggaran Negara di DPR Sistematis
Penulis : Ruhut Ambarita
JAKARTA – "kba.GALAKnews"
Perampokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Badan Anggaran DPR dilakukan oleh seluruh partai atau sembilan partai yang ada di DPR. Korupsi anggaran negara di DPR dinilai sudah sistematis.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, pembahasan terkait penggunaan anggaran negara di Badan Anggaran DPR bermasalah karena tidak transparan dan terkontrol. Badan Anggaran DPR dinilainya bobrok. Banyak uang negara yang dianggarkan ganda di kementerian atau lembaga negara.
"Di Badan Anggaran itu ada sembilan partai. Saya meyakini semua partai itu bobrok," kata Roy dalam diskusi bertajuk "Hitam-Putih Banggar" di Jakarta, Rabu (10/8). Berdasarkan data IBC, dari 58 anggota DPR yang diduga terlibat kasus korupsi, sebagian besar adalah anggota Badan Anggaran.
Tidak hanya di Badan Anggaran DPR, lanjut Roy, kebocoran anggaran negara juga tidak terlepas dari proses mekanisme perencanaan anggaran yang bermasalah di kementerian dan lembaga negara.
"Ini sebuah sistem yang masih bermasalah. Politik anggaran yang tidak sehat yang menimbulkan masalah," ujarnya.
Roy mengatakan, perencanaan berbagai riset partisipasi sasaran atau masyarakat itu sangat lemah. Masyarakat yang menjadi sasaran anggaran tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat oleh pemerintah. "Hal seperti ini kan berarti perencanaan awal korupsi anggaran sudah sistemik terjadi," katanya.
Roy mengatakan, pembentukan Panitia Kerja Mafia Anggaran di DPR sangat mendesak untuk menutup kebocoran dari sistem anggaran negara yang selama ini banyak terjadi. Ia mengatakan terdapat banyak celah yang dimanfaatkan mafia anggaran mengeruk keuntungan dari APBN.
Sejauh ini, kata Roy, modus yang paling banyak dilakukan mafia anggaran adalah dengan cara menyuap dan menerima gratifikasi. "Memberi fee pada proyek adalah bagian dari penyuapan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Denny Kailimang mengatakan, partainya ikut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perampokan uang negara yang terjadi di Badan Anggaran, terutama yang dilakukan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Denny mengatakan, bila Nazaruddin membongkar praktik mafia anggaran di DPR, ia meyakini akan ada lagi pelaku yang terseret, terutama dari Badan Anggaran DPR, terkait perampokan uang anggaran negara di DPR. sumber harian sinar harapan-//kba.ajiinews//galaknews//morassdi//
Penulis : Ruhut Ambarita
JAKARTA – "kba.GALAKnews"
Perampokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Badan Anggaran DPR dilakukan oleh seluruh partai atau sembilan partai yang ada di DPR. Korupsi anggaran negara di DPR dinilai sudah sistematis.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, pembahasan terkait penggunaan anggaran negara di Badan Anggaran DPR bermasalah karena tidak transparan dan terkontrol. Badan Anggaran DPR dinilainya bobrok. Banyak uang negara yang dianggarkan ganda di kementerian atau lembaga negara.
"Di Badan Anggaran itu ada sembilan partai. Saya meyakini semua partai itu bobrok," kata Roy dalam diskusi bertajuk "Hitam-Putih Banggar" di Jakarta, Rabu (10/8). Berdasarkan data IBC, dari 58 anggota DPR yang diduga terlibat kasus korupsi, sebagian besar adalah anggota Badan Anggaran.
Tidak hanya di Badan Anggaran DPR, lanjut Roy, kebocoran anggaran negara juga tidak terlepas dari proses mekanisme perencanaan anggaran yang bermasalah di kementerian dan lembaga negara.
"Ini sebuah sistem yang masih bermasalah. Politik anggaran yang tidak sehat yang menimbulkan masalah," ujarnya.
Roy mengatakan, perencanaan berbagai riset partisipasi sasaran atau masyarakat itu sangat lemah. Masyarakat yang menjadi sasaran anggaran tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat oleh pemerintah. "Hal seperti ini kan berarti perencanaan awal korupsi anggaran sudah sistemik terjadi," katanya.
Roy mengatakan, pembentukan Panitia Kerja Mafia Anggaran di DPR sangat mendesak untuk menutup kebocoran dari sistem anggaran negara yang selama ini banyak terjadi. Ia mengatakan terdapat banyak celah yang dimanfaatkan mafia anggaran mengeruk keuntungan dari APBN.
Sejauh ini, kata Roy, modus yang paling banyak dilakukan mafia anggaran adalah dengan cara menyuap dan menerima gratifikasi. "Memberi fee pada proyek adalah bagian dari penyuapan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Denny Kailimang mengatakan, partainya ikut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perampokan uang negara yang terjadi di Badan Anggaran, terutama yang dilakukan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Denny mengatakan, bila Nazaruddin membongkar praktik mafia anggaran di DPR, ia meyakini akan ada lagi pelaku yang terseret, terutama dari Badan Anggaran DPR, terkait perampokan uang anggaran negara di DPR. sumber harian sinar harapan-//kba.ajiinews//galaknews//morassdi//
Langganan:
Postingan (Atom)